Pengertian Kebijakan Fiskal Adalah : Instrumen, Tujuan, Fungsi, Macam , & Contohnya

Fenomena kenaikan harga barang dalam sebuah periode waktu atau yang umum disebut dengan inflasi hanya dapat diatas oleh pemerintah. Dalam mengatasi fenomena demikian, pemerintah dapat menggunakan beberapa cara mengatasi inflasi salah satunya adalah dengan menetapkan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal ? sering kita dengar, namun sering juga kita tidak memahaminya. Apa yang dimaksuk dengan kebijakan fiskal ? Apa fungsi Kebijakan Fiskal ? Apa tujuan Kebijakan Fiskal ? Apa saja instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal ? dan bagaimana contoh konkritnya ?. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tuntas terkait dengan semua pertanyaan - pertanyaan diatas.

---

Pengertian Kebijakan Fiskal adalah

Secara bahasa fiskal berasal dari basa latin yaitu fiscus yang artinya adalah keranjang atau tas. sedangkan dalam bahasa inggris kata fisc berarti pembendaharaan keuangan kerajaan. Kemudian, dalam perekonomian istilah fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan yang bersumber dari pajak masyarakat yang kemudian digunakan oleh negara salah satunya sebagai perangkat keseimbangan perekonomian.

Menurut kementrian keuangan, kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang sektor riil (real sector) seperti perpajakan dan anggaran belanja negara (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (aggregate expenditures). dan pengeluaran agregat sendiri merupakan jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian.

Defini lain menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran pendapatan (penerimaan) dan anggaran pembelanjaan (pengeluaran) pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan pendapatan dan penggunaan uang negara (APBN) untuk membelanjakan kebutuhan negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa setiap negara memiliki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN menggambarkan penerimaan dan pengeluaran negara dalam periode waktu tertentu. APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah. Pada gilirannya kegiatan pemerintah akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Pengeluaran pemerintah cenderung memiliki pengaruh yang bersifat memperbesar Produk Domestik Bruto (expansionary), karena PDB merupakan penjumlahan dari investasi, pengeluaran konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, penerimaan pemerintah misalnya yang bersumber dari pajak (pajak tidak langsung, pajak perusahaan dan pajak perseorangan) cenderung memiliki pengaruh yang bersifat memperkecil Produk Domestik Bruto (contractionary).

Kesadaran bahwa penerimaan maupun pengeluaran pemerintah ternyata dapat memengaruhi jumlah Produk Domestik Bruto, menyebabkan timbulnya gagasan untuk dengan sengaja mengubah- ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah guna mencapai tujuan ekonomi, khususnya tujuan kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal (fiscal policy).

Oleh karena penerimaan pemerintah berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran pemerintah berupa government expenditure dan government transfer, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak, menmperbesar atau memperkecil government expenditure dan atau memperbesar atau memperkecil goverment transfer yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya perekonomian.

Salah satu Contoh Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti apabila perkonomian dalam suatu negara sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan permintaan masyarakat yang berlebihan terhadap suatu barang tertentu dengan memperkecil jumlah pembelanjaan (impor barang) atau juga dapat berupa penaikan harga pajak dengan tujuan agar terciptanya kesetabilan perkonomian negara.

---

Tujuan Kebijakan Fiskal

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi bahwa tujuan utama dalam penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian negara adalah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Seperti telah disinggung pada sub bab di atas, kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Lebih lanjut kebijakan tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan laju ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti dan ketidakstabilan tingkat harga-harga umum. Namun, selain dari tujuan utama tersebut, terdapat beberapa tujuan lain dari penerapan kebijakan fiskal yang adalah sebagai berikut:

1. Mencegah Pengangguran 

Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh (full employment) tidak hanya mengakibatkan tidak tercapainya pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang optimum. Tingginya tingkat pengangguran akan meresahkan perorangan maupun masyarakat yang mengalaminya.

Kesempatan kerja penuh (full employment) dapat diartikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor produksi dapat mempekerjakan semua faktor produksi yang dimilikinya. Sebagai contoh, kondisi full employment tercapai apabila tidak ada tenaga kerja yang menganggur, tidak ada lahan pertanian yang terbengkalai dan tidak ada modal yang tidak diinvestasikan. Meskipun seperti inilah pengertian kesempatan kerja penuh yang tepat, namun pada umumnya konsep kesempatan kerja dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia, karena pengangguran tenaga kerja manusia mempunyai pengaruh soSial yang sangat luas.

Meskipun kondisi kesempatan kerja penuh sangat sulit dicapai, tetapi kebijakan di sektor fiskal yang ditetapkan pemerintah (dikombinasikan dengan kebijakan di sektor lain) diharapkan dapat memperkecil tingkat pengangguran dan akhirnya dapat mengurangi keresahan sosial masyarakat secara luas.

2. Stabilitas Harga

Penurunan yang sangat tajam pada tingkat harga umum pasti akan menimbulkan pengangguran. Bila harga barang-barang sangat murah, sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya mudah ditebak, jumlah investasi akan berkurang dan pengangguran pun akan meningkat.

Sebaliknya meningkatnya harga-harga umum yang terus-menerus juga akan menghasilkan dampak yang tidak menggembirakan. Inflasi yang tinggi hanya akan menguntungkan sekelompok kecil masyarakat.

Masyarakat yang berpenghasilan rendahlah yang paling menderita akibat inflasi yang tinggi karena daya beli mereka akan menurun. Dalam jangka panjang, inflasi bahkan akan berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian kebijakan di sektor fiskal yang ditetapkan pemerintah (dikombinasikan dengan kebijakan di sektor lain) diharapkan dapat menjaga kestabilan harga secara umum.

---

Fungsi Kebijakan Fiskal

Ilustrasi Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi utama kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi laju perekonimian suatu negara. Untuk dapat mempengaruhi laju perekonomian, pemerintah dapat memperkecil atau memperbesar tingkat kesempatan kerja (N), jumlah pajak (TX) yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional, jumlah transfer pemerintah (Tr), dan mempengaruhi konsumsi pemerintah (G). Namun terdapat beberapa fungsi lain dari kebijakan fiskal dalam suatu negara.

1. Kebijakan fiskal digunakan untuk  optimalisasi penggunaan SDA dan SDM, hal tersebut dikarenakan suatu sumber daya dalam suatu negara tidak akan berfungsi dengan optimal jika tidak adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal tersebut.
2. Kebijakan fiskal sebagai penyeimbang antara sumber daya alam yang ada dengan sumber manusia yang ada dalam sebuah negara.
3. Optimalisasi aktifitas investasi dalam negeri. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara. 
4. Sebagai awal dan pembuka pintu para investor atau peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya pada suatu negara.

---

Macam - Macam Kebijakan Fiskal

Secara umum, Kebijakan fiskal berdasarkan instrumen kebijakan fiskalnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1.  Pembiayaan Fungsional (The Functional Finance) 

Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung yang ditimbulkannya terhadap pendapatan nasional terutama untuk peningkatan kes empatan kerja. Penerimaan pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.

Sementara itu pinjanman pemerintah dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam pendekatan ini pengeluaran pemerintah dan perpajakan merupakan dua hal yang terpisah.

2. Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) 

Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan pinjaman pemerintah merupakan satu kesatuan paket kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap, Hubungan langsung penerimaan pemerintah dan perpajakan dipertahankan, tetapi selalu dilakukan penyesuaian untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi.

Untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja surplus.

3. Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget) 

Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program.

Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

---

Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal/anggaran dapat dibedakan menjadi empat jenis.

1.  Kebijakan Anggaran Seimbang 

Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran sama besarnya dengan penerimaan. Hal ini mengandung arti jumlah pengeluaran pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan. Dengan demikian negara tidak perlu berutang baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), sebaiknya negara tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena akan memperburuk kondisi ekonomi.

Pada masa depresi, penerimaan pemerintah sangat rendah sehingga pemerintah perlu memperoleh pinjaman untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Dengan demikian, pada saat depresi, negara tidak bisa melakukan kebijakan anggaran seimbang namun lebih tepat menerapkan kebijakan anggaran defisit.

2. Kebijakan Anggaran Defisit 

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan maka pemerintah mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya, apabila seorang pengusaha kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, maka berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal merupakan suatu hal yang lumrah.

3. Kebijakan Anggaran Surplus 

Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

4. Kebijakan Anggaran Dinamis 

Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara sehingga membutuhkan dana lebih besar.

---

Menurut beberapa pakar ekonomi, terdapat dua kebijakan fiskal yang dapat di aplikasikan dalam sebuah perokonomian negara yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Perbedaan kedua kebijakan fiskal tersebut dapat ditinjau melalui kurva ISLM. Namun, pada dasarnya adanya kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Nah, berikut adalah perbedaan kedua kebijakan fiskal tersebut

1.  Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan fiskal pemerintah yang dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut, pada grafik maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) naik atau selisih pajak (ΔT) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat keatas sehingga pendapatan akan naik dari (Y1) menjadi (Yf).

Definisi lain menjelaskan bahwa Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dilaksanakan untuk membebaskan perekonomian dari depresi atau resesi ekonomi.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif 

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerinta yang dilakukan dengan cara menurunkan belanja negara (goverment expenditure) dan menaikkan tingkat pajak (task). Kondisi yang demikian bertujuan untuk menurunkan minat dan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dalam suatu wilayah negara. Dan kebijakan fiskal kontraktif juga dapat di fahami sebagai kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.

Definisi lain menjelaskan bahwa Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk meredam konsumsi masyarakat yang dilakukan pemerintah antara lain dengan menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk membebaskan perekonomian dari inflasi.

---

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam sebuah buku pedoman ekonomi makro dijelaskan bahwa Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pajak. Adapun instrumen - instrumen hal - hal yang berkaitan dengan istrumen tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)merupakan rencana sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas negara untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Pada kebijakan fiskal ini, anggaran dijadikan sebagai suatu istrumen yang bermanfaat untuk menilai fluktuasi suatu perekonomian.

Salah satu fungsi anggaran dalam kebijakan fiskal adalah sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi menilai fluktuasi suatu perekonomian.

Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf "G". Termasuk dalam pembelian pemerintah atas barang dan jasa ini adalah pembelian oleh pemerintah daerah dan pusat. Contoh belanja pemerintah antara lain meliputi belanja pemerintah untuk bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, gaji pegawai negeri dan lain sebagainya.

Selain itu, fungsi anggaran juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai macam aktifitas ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. dan jenis - jenis anggaran publik adalah sebagai berikut:

• Line Item Budgeting
• Incremental Budgeting
• Planning Programming Budgeting Sistem
• Zero Based Budgeting (ZBB)
• Performance Budgeting

2. Perpajakan (Taxation)

Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal berupa pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga dapat disebut sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang kuat dalam mempengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi, dan investasi.

Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di antara sumber pendapatan negara yang lainnya. Setiap perusahaan dan rumah tangga konsumen wajib melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian terjadinya perubahan tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada kondisi perekonomian.

Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output yang diproduksi. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan output industri secara umum. Pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan ekonomi.

Pajak juga dikenal sebagai salah satu kebijakan fiskal anti depresi. Adanya kebijakan pajak dapat meningkatkan pendapatan sekali pakai individu, meningkatkan konsumsi dan investasi. Apabila nilai pajak turun akan ada lebih banyak dana dengan orang-orang untuk konsumsi dan tujuan investasi. Dengan begitu, aktiva belanja akan meningkat, permintaan efektif meningkat, da  kesenjangan deflasi menurun. Bentuk umum dari kebijakan pajak ini seperti pengurangan tarif pajak komoditas seperti bea cukai, pajak penjualan dan bea impor. Hasil dari kebijakan pajak ini, konsumsi dipromosikan.

3. Belanja Pemerintah (Government Expenditure)

Government Expenditure adalah belanja pemerintah yang mencakup semua konsumsi dan investasi pemerintah kecuali pembayaran transfer yang dibuat oleh negara. Pemerintah akuisisi barang dan jasa untuk pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan individu atau kolektif secara langsung (saat ini) dari setiap anggota warga negara yang digolongkan sebagai belanja pemerinta atau pengeluaran konsumsi pemerintah akhir (goverment expenditure).

John Maynard Keynes merupakan salah satu ekonom pertama yang merokemendasikan defisit pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari respon kebijakan fiskal ke kontraksi ekonomi. dimana peningkatan belanja pemerintah diperkirakan akan berdampak positif terhadap peningkatan permintaan agregat dan konsumsi. dan kemudian akan mengakibatkan peningkatan produksi.

4. Pembayaran Transfer 

Pembayaran transfer merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat pemindahan/pengalihan dana pada masyarakat. Contoh pembayaran transter antara lain kompensasi bagi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, tunjangan pensiun, dan lain-lain.

Pembayaran transfer merupakan bagian dari belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen "G" di dalam perhitungan pendapatan nasional. Hal ini terjadi karena transfer bukan merupakan pembelian atas barang dan jasa oleh pemerintah. Pembayaran transfer dalam bentuk pengalihan dana kepada masyarakat akan memengaruhi pendapatan rumah tangga konsumen.

Demikian ulasan artikel kami terkait dengan Pengertian Kebijakan Fiskal Lengkap dengan Instrumen Kebijakan Fiskal yang kami rangkum dari berbagai macam literatur online. Semoga bermfaat dalam pembuatan tugas Makalah Kebijakan Fiskal. Terima kasih telah berkunjung di blog kami.